Pansus 4, Minta LKPJ Walikota Tahun 2019 Harus Direvisi

Top Jabar, Bandung – Panitia Khusus 4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mengembalikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Bandung 2019 pada Pemerintah Kota Bandung. Menurut Wakil Pansus 4 Folmer Siswanto M. Silalahi, ST, pengembalian LKPJ tersebut dikarenakan masalah keakuratan data LKPJ dan penyajian masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung yang tidak komprehensif.

“Inti rekan anggota dewan, pengembalian ini dikarenakan dua hal, pertama keakuratan data dengan LKPJ Walikota 2019, dan kedua penyajian masing-masing OPD, karena harus melampirkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Bandung,” jelas Folmer Siswanto, saat memimpin rapat kerja Pansus 4 bersama Dinas KUKM, Disdagin, Disbudpar, Disnaker, dan Dispangtan Kota Bandung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi No. 30 Bandung, Jumat (29/5/2020).

Folmer melanjutkan, pengembalian LKPJ tersebut dalam rangka konsolidasi, sehingga pembahasan bisa lebih baik.

“Harus direvisi. Sepakat untuk dikembalikan dulu dalam rangka konsolidasi, jika siap untuk mengembalikan pada kami, dan kita bisa melanjutkan pembahasan. Rapat-rapat sebelumnya pun masalahnya sama, masalah data yang tidak akurat dan tidak adanya IKM,” jelas Folmer.

Senada dengan hal tersebut, anggota Pansus 4, Aan Andi Purnama, SE, setuju jika LKPJ dikembalikan, dikarenakan LKPJ merupakan refresentasi kinerja Pemerintah Kota.

“LKPJ ini merefresentasikan Walikota Bandung, juga LKPJ ini menentukan rekomendasi DPRD Kota Bandung, ini menentukan kinerja pemerintahan ke depannya,” jelas Aan Andi Purnama.

Anggota Pansus 4 lainnya, Drs. Heri Hermawan, menambahkan selain harus akurat dengan LKPJ Walikota, penjelasan tiap OPD Kota Bandung perlu dituangkan dalam RPJMD Kota Bandung.

“Harusnya laporan sesuai atau berkaitan visi dan misi RPJMD Kota. Ada kekaitan dengan janji-janji walikota,” kata Heri Hermawan.

Rencananya, LKPJ akan dibahas kembali pada Selasa pekan depan, setelah pemerintah kota melakukan konsolidasi.

Rapat kerja Pansus 4 tersebut dilakukan di tengah pandemi covid-19 dengan mengindahkan protokol kesehatan standar covid-19, dan dengan teleconference.